Menilik Sejarah minyak bumi di Indonesia

Minyak bumi tak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jauh sebelum Perang Dunia II dan perang kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia seperti Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Plaju, dan Sungai Gerong. Kilang Wonokromo merupakan kilang tertua di Indonesia. Dibangun 1889 setelah ditemukan minyak di daerah konsesi Jabakota dekat Surabaya oleh De Dordtsche Petroleum Maatschappij. Kilang ini merupakan unit distilasi atmosfir. Kilang Pangkalan Berandan dibangun De Koninklijke pada 1891. Dirancang untuk mengolah crude dari Sumatera bagian utara. Kilang Cepu dibangun oleh De Dordtsche Petroleum Maatschappij pada 1894. Mengolah crude lapangan-lapangan sekitar Cepu dengan proses distilasi atmosfir. Dibeli BPM 1911.

Kilang Balikpapan dibangun 1894 oleh Shell Transport and Trading Company sebelum bergabung dalam Royal Dutch Shell. Mengolah minyak yang diproduksi lapangan Sanga-sanga. Kilang Plaju didirikan dan dioperasikan oleh BPM pada tahun 1904. Dirancang mengolah crude dari lapangan sekitar Palembang. Kilang Sungai Gerong dibangun oleh Stanvac, mulai beroperasi Mei 1926. Bahan baku kilang ini berasal dari lapangan Talang Akar, Jirak, Benakat, Lirik, Pendopo, dan Selo.

Pada tahun 1945 berdirilah perusahaan minyak pribumi yang diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia Sumatera Utara (PTMNRI Sumatera Utara), Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (Permiri) Sumsel dan Jambi, dan Perusahaan Tambang Minyak Negara Cepu (PTMN Cepu). Tetapi hingga 1950 tinggal Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI Sumatera Utara) dan PTMRI Cepu,

Pada masa Hindia Belanda terdapat dua perusahaan minyak yang beroperasi dalam penyediaan dan pemasaran BBM, yaitu BPM dan Stanvac. Dalam zaman pendudukan Jepang penyediaan dan pemasaran BBM untuk masyarakat sangat terbatas karena banyak digunakan untuk keperluan perang.

Dalam perang kemerdekaan para pejuang berusaha merebut dari Jepang penguasaan atas pembekalan BBM di dalam negeri beserta sarana penimbunan dan pengangkutannya. Usaha tersebut tidak berjalan lancar karena Belanda kembali datang dengan pasukan NICA. Terjadilah bentrokan-bentrokan senjata antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda.

Sebagai akibat serbuan Belanda dalam Agresi I Belanda tahun 1947, wilayah Indonesia terpecah menjadi 2 daerah kekuasaan, yaitu daerah kekuasaan Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Karena terpecahnya kedua daerah kekuasaan itu, terjadi pemisahan dalam penyediaan BBM.

Sebelum Agresi I Belanda, Cepu dan sekitarnya menjadi penyedia BBM yang utama untuk Pulau Jawa. Hal ini karena kilang Wonokromo hancur oleh pemboman tentara Sekutu. Dalam daerah yang dikuasai pasukan Indonesia, distribusi minyak dilakukan melalui kereta api atau dengan cara pengangkutan beranting, entah dengan sepeda atau pikulanyang dikelola oleh PTMN. Perusahaan ini selain menggunakan minyak Cepu, juga dari lapangan Bongas dan Randegan di Jawa Barat.

Jika daerah yang dilayani sangat luas dan permintaan BBM jauh melampaui kemampuan penyediaannya, maka sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hasil minyak bumi. Mereka menggunakan minyak kelapa atau minyak jarak untuk penerangan lampu dan keperluan-keperluan lainnya.

Keadaan di Pulau Jawa menjadi semakin sulit setelah Belanda berhasil menguasai kilang Cepu dan lapangan kawengan dalam Agresi II Belanda tahun 1948. Sumber penyediaan minyak untuk pasukan Indonesia dan masyarakat menjadi berkurang. Apalagi lapangan Bongas dan Randegan telah diledakkan Belanda.

Tak hanya di Jawa. Di Sumatera Utara, Agresi I Belanda telah mengakibatkan kilang Pangkalan Berandan dibumihanguskan pasukan Indonesia. Dalam keadaan itu, para pejuang memanfaatkan kilang-kilang sederhana yang dibangun oleh Jepang di lapangan minyak di sektiar Pangkalan Berandan dan Aceh Timur sebagai basis penyediaaan minyak.

Sementara itu, produksi kilang kecil di lapangan-lapangan Jambi, Pendopo, dan Prabumulih menjadi pusat penyediaan BBM para pejuang, bukan hanya daerah Jambi dan Sumatera bagian selatan, tetapi sampai Sumatera bagian utara dan Sumatera Barat. Pada masa itu kilang Plaju dan Sungai Gerong telah direbut kembali oleh Belanda dalam Perang Lima Hari di Palembang.

Dalam masa perjuangan, peranan minyak pun tidak terbatas sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai komoditi ekspor. Walaupun banyak instalasi yang telah dibumihanguskan oleh pejuang-pejuang Indonesia, namun Belanda mengusahakan perbaikan kembali, termasuk rehabilitasi lapangan dan kilang minyak. Termasuk perbaikan sarana seperti instalasi penimbunan, sarana distribusi,dan pengangkutan. Kebutuhan di daerah pendudukan Belanda dipenuhi dari kilang Wonokromo, Plaju, Sungai Gerong, dan Balikpapan, melalui depot-depot laut di daerah pendudukan Belanda: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar, Menado, dan kota-kota lainnya.

Pengangkutan BBM saat pendudukan Belanda dilakukan oleh Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) dengan memakai drum. Di darat dilakukan dengan kereta api milik maskapai Staats Spoorwegen (SS) dan mobil-mobil tangki BBM. Juga terlibat BPM dan Stanvac.

Pada kisaran 1950 lahir Perseroan Terbatas Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) berdiri 22 Juli 1957 lalu berubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina) yang berdiri pada 10 Desember 1957, sebagai cikal bakal Pertamina. Lalu di tahun 1959 ada NV Niam(NV Nederlans Indische Aardolie Maatschappij) yang lalu menjadi PT Permindo (PT Pertambangan Minyak Indonesia), 31 Desember 1959, tetapi pembekalan BBM untuk keperluan dalam negeri sampai akhir 1960 hampir sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan minyak asing Shell, Stanvac, dan Caltex. Bisnis!

Melihat keadaan yang tidak sesuai dengan perkembangan kebijaksanaan perekonomian nasional, Pemerintah mulai melaksanakan kebijaksanaan pengendalian harga BBM. Pada tahun 1958 Pemerintah menetapkan pembatasan harga jual BBM di dalam negeri.

Kebijaksanaan tersebut dianggap oleh perusahaan minyak asing sebagai campur tangan Pemerintah yang merugikan. Perusahaan minyak merasa tidak bebas lagi menjalankan politik harga sesuai keinginannya. Di samping berkurang keuntungan dari penjualan BBM, perusahaan minyak menghadapi kesulitan karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Categories